REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PENDIDIKAN

Bimbingan dan konseling atau yang lazim dikenal sebagai Bimbingan dan Konseling (disingkat: BK) di Indonesia sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1960-an. Pencangkokkan layanan BK secara resmi dalam sistem pendidikan baru dimulai pada tahun 1975, yakni dengan dicantumkannya pelayanan tersebut pada Kurikulum 1975. Ruang lingkup implementasinya pun mulai diperluas untuk jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Dalam perkembangan selanjutnya, Surat Keputusan (SK) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) No. 026 tahun 1989 menyebutkan secara eksplisit bahwa pekerjaan BK dan pekerjaan mengajar berkedudukan seimbang dan sejajar. Melalui keputusan tersebut, tugas pokok seorang guru selain mengajar juga dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling.
Walaupun demikian, dewasa ini tugas-tugas pokok pelayanan BK tidak lagi ditangani secara sambilan oleh guru-guru sekolah yang notabene adalah pengampu bidang studi-bidang studi tertentu. Kategorisasi “pendidik” di ruang lingkup pendidikan selain guru bidang studi dan guru wali kelas (dapat diposisikan sebagai guru pembimbing), juga bertambah luas dengan diperkenalkannya profesi guru BK sebagai bagian dari komponen pendidik (pengakuan 2 eksistensi profesi bimbingan dan konseling ini sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20/2003 Pasal 1 ayat 6 dan Permendiknas No. 27/2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor).

Seiring perkembangannya itu, beragam harapan dan optimisme banyak disandangkan pada guru-guru BK yang dapat membawa angin segar perubahan dalam suasana dan proses pendidikan di sekolah. Fokus kerjanya jelas dan tegas, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Ivey dan Goncalves (1987), menghadapi kemungkinan-kemungkinan munculnya psychological problems dalam kehidupan siswa dan proses tumbuh-kembang siswa dalam konteks pendidikan. Begitu pula dalam halnya dalam konteks kebijakan yang tertuang dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam pendidikan formal di Indonesia (Dikti, 2008) dijelaskan bahwa jika di dalam Permendiknas No. 23/2006 dirumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran bidang studi, maka kompetensi peserta didik yang harus dikembangkan melalui pelayanan bimbingan dan konseling adalah kompetensi kemandirian untuk mewujudkan diri (self actualization) dan pengembangan kapasitasnya (capacity development) yang dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan. Begitu pula sebaliknya, kesuksesan peserta didik dalam mencapai SKL akan secara signifikan menunjang terwujudnya pengembangan kemandirian.

Tuntutan yang dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling saat ini sangatlah kompleks. Kita seluruhnya sudah mafhum bahwa bimbingan dan konseling sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang holistik. Tujuan utama layanan BK di sekolah adalah memberikan dukungan pada pencapaian kematangan kepribadian, keterampilan sosial, kemampuan akademik, dan bermuara pada terbentuknya kematangan karir individual yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Pertanyaan yang perlu dimunculkan kemudian; bagaimanakah peran dan fungsi yang harus dimainkan secara optimal oleh guru bimbingan dan konseling dalam menjawab tantangan dan tuntutan yang sedemikian kompleks tersebut? Paper ringkas berikut ini mencoba mendiskusikan secara lebih jelas dan sistematis tentang beragam situasi yang terjadi dalam suasana pendidikan, karakteristik kejiwaan generasi muda/pelajar pada umumnya, dan karakter profesional guru bimbingan dan konseling di sekolah.

POTRET NYATA LAYANAN BK DI SEKOLAH; ANTARA AMERIKA DAN INDONESIA
Perkembangan bimbingan dan konseling yang dimulai sejak awal abad ke-20 sampai dengan tahun 1980-an di Amerika bukannya tanpa kendala dan masalah. Pada tahun 1983, Komisi Nasional Pendidikan di Amerika Serikat saat itu mempublikasikan rekomendasi yang membuat publik tersentak kaget; A Nation at Risk and The Imperative of Educational Reform (Negara 3 dalam Bahaya; Pentingnya Reformasi Pendidikan). Beberapa komisioner pendidikan menjelaskan bahwa siswa-siswa di Amerika Serikat telah tertinggal jauh dari siswa-siswa yang ada di Eropa Barat dan negara-negara pasifik lainnya dalam hal prestasi akademik. Fenomena tersebut disebabkan oleh rendahnya standar akademik yang harus dicapai, sebagian besar guru tidak memiliki inspirasi, dan kurikulum yang tidak berkembang optimal (Brown & Trusty, 2005).

Dalam hal moral, sekolah-sekolah menengah di Amerika Serikat berhadapan dengan tingginya kekerasan di kalangan pelajar, kenaikan rata-rata kehamilan siswa di luar nikah, dan sebagainya. Inilah kenyataan yang terjadi di negeri yang dianggap sebagai kampiun dalam demokrasi dan pendidikan. Di tengah kecaman dunia internasional, terpilihnya George W. Bush pada tahun 2000 setidak-tidaknya memberi angin segar bagi masa depan reformasi pendidikan di Amerika Serikat. Di masa Bush, kongres AS telah mengamandemen Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah (Elementary and Secondary Act) dan melahirkan UU yang berpihak pada anak (No Child Left Behind Act).

Sampai dengan diterbitkannya UU tersebut, Gysbers mengamati bahwa sebagian besar konselor sekolah di Amerika Serikat lebih banyak disibukkan oleh dan menghabiskan waktu untuk tugas dan kewajiban yang tidak professional. Penelitian yang dilakukan oleh ASCA (American School Counselor Association) menunjukkan bahwa sebagian besar konselor sekolah menghabiskan waktu antara 1 sampai 88% dari keseluruhan waktu bekerja hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak profesional dan tidak ada kaitannya langsung dengan layanan bimbingan dan konseling (Brown & Trusty, 2005). Tugas-tugas yang tidak profesional tersebut menurut ASCA, seperti kegiatan pendaftaran dan mengatur penjadwalan siswa baru (registering and scheduling), menangani problem kedisplinan siswa di sekolah, pengaturan berlebihan dalam hal seragam sekolah, mengerjakan tugas klerikal dan administratif, bahkan sampai dengan menggantikan tugas guru dalam mengajarkan mata pelajaran atau subjek tertentu di luar bidang layanan BK.

Di tengah arus deras reformasi pendidikan, berbagai organisasi profesi bidang layanan BK yang ada di negeri Paman Sam tersebut memandang bahwa reformasi yang terjadi merupakan kesempatan emas untuk mereposisi program bimbingan dan konseling sebagai bagian penting dari misi pendidikan (sekolah) dalam mendukung pencapaian prestasi akademik dan fasilitasi tugas perkembangan siswa di berbagai aspek. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari fenomena yang terjadi di Amerika Serikat tersebut, yaitu paradigma dan implementasi model BKK merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari gelombang reformasi sekolah yang terjadi saat itu.

Lalu, bagaimana dengan sejarah kita sendiri? implementasi layanan BK di Indonesia juga berhadapan dengan berbagai hambatan dan sejumlah kendala serius. Problematika tersebut tampak pada citra negatif yang muncul di kalangan siswa dan sejumlah kalangan yang 4 menganggap bahwa BK hanya menangani ”anak-anak bermasalah” dan bertugas memberikan skoring pelanggaran atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa. Yang lebih ironis lagi, munculnya pola sikap negatif dan kenakalan siswa pada umumnya seringkali dianggap sebagai dampak dari kurang berfungsinya layanan BK di sekolah. Masalah-masalah tersebut hampir dapat dikatakan sama persis dengan kondisi bimbingan dan konseling yang terjadi di Amerika Serikat sebelum reformasi sekolah dimulai.
Sorotan dan kritikan paling tajam terhadap unjuk kerja dan profesionalisme BK dalam ruang lingkup pendidikan justru datang dari siswa-siswa sekolah yang merupakan subyek pendidikan dan layanan BK itu sendiri. Inilah indikator paling nyata yang perlu diidentifikasi dan dieksplorasi lebih jauh.

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai konselor sebaya dan pendamping dari kalangan relawan sosial (social volunteer) yang banyak bergumul dengan problematika pendidikan dan perkembangan remaja selama kurang lebih lima tahun, penulis dapat menyimpulkan bahwa persepsi dan responsivitas kebanyakan siswa terhadap guru BK maupun BK itu sendiri adalah negatif dan kurang simpatik.
Menurut anggapan kebanyakan siswa, guru BK menjelma menjadi polisi sekolah yang angker dan lembaga BK sendiri berubah fungsi menjadi fungsi administrasi siswa yang bertujuan mendisiplinkan, menertibkan, dan memberi hukuman (punishment) bagi siswa-siswa yang dianggap “bertindak subversif” dan tidak taat peraturan-tata tertib sekolah. Bahkan yang cukup menggelikan lagi, di beberapa sekolah peran guru BK tak ubahnya seperti satpam, yakni pagi-pagi sekali sudah harus hadir dan berdiri di depan gerbang sekolah untuk mengamati siswa-siswa mana saja yang dianggap terlambat masuk sekolah.

Ada pengalaman yang menggelikan bagi penulis ketika menjadi dosen pembimbing program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta di beberapa sekolah di kota Yogyakarta selama dua tahun berturut-turut. Berdasarkan observasi partisipatif penulis dalam kegiatan-kegiatan BK, ternyata terdapat banyak disorientasi peran dan fungsi pembimbing-konselor sekolah yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Tugas pokok memberikan layanan BK tidak berjalan efektif, karena bagian BK pada sekolah tersebut hanya menjalankan tugas-tugas administrasi kesiswaan. Misalnya, mendata siswa baru dan menjadi penyelenggara (event-organizer) setiap kali ada kegiatan-kegiatan formal-kedinasan. Padahal, tugas-tugas manajerial dan adminisrasi pendidikan itu adalah bukanlah tugas pokok bimbingan dan konseling. Apa yang terjadi di sekolah tak ubahnya seperti lingkaran setan. Seringkali muncul ungkapan bahwa sebagian besar guru BK mengatakan bahwa mereka tidak dihargai karena selalu dikaitkan dengan tugas dan kewenangan yang bukan pada tempatnya. Sebaliknya, administrator dan guru yang lain justru memberikan beban kerja administratif karena menganggap bimbingan dan konseling seringkali belum menunjukkan unjuk kerja yang signifikan. Yang terjadi kemudian; situasi saling menyalahkan satu dengan yang lain. 5

Terlepas dari perdebatan salah atau benar anggapan pihak luar terhadap kinerja BK, patutlah dipertanyakan dari dalam tubuh profesi BK sendiri; bagaimana mungkin guru-guru BK di sekolah memiliki kapabilitas-kreatif untuk mengelola dan menggagas strategi aksi terhadap eskalasi problem pelajar dan remaja yang sedemikian njlimet dan memformat gerakan-gerakan pelayanan BK yang lebih partisipatoris, sementara mereka sudah sedemikian jauh terseret ke dalam gejala birokratisasi yang justru menumpulkan visi dan elan-vital diri sebagai seorang profesional. Stagnasi BK di sekolah pada akhirnya berimplikasi pada belum maksimalnya upaya-upaya pendidikan psikologis (psychological education) terhadap siswa-siswi sekolah yang masih berstatus sebagai remaja.

2 thoughts on “REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM PENDIDIKAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s