Peran BK dalam Kurikulum 2013

Prof. Dr. Prayitno, M.Sc, Ed, Sumatera barat, 3 Dec 2012
Dengan hormat, saya sebagai Dewan Pembina ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) dan IKI (Ikatan Konselor Indonesia) dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dan secara lebih operasional UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU ini di sebutkan secara jelas dan eksplisit kualifikasi pendidik, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur dan fasilitator (Pasal 1 Butir 6 UU No.20/2003). Pada satuan pendidikan dasar dan menengah (sekolah/ madrasah) berkinerja pendidik yang disebut guru, guru BK atau konselor (sesuai dengan penyebutan yang ada secara eksplisit pada PP No. 74/ 2008 tentang Guru).

Yang dimaksud guru BK di sini adalah pendidik yang berstatus guru yang ditugaskan menyelenggarakan pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK), sedangkan Konselor adalah pendidik yang sudah menyandang gelar profesi Konselor, yaitu gelar yang diperoleh setamat dari Pendidikan Profesi Konselor (PPK) yang selama ini telah terselenggara di sejumlah LPTK. Dalam hal ini, di sejumlah sekolah/ madrasah di Indonesia telah bertugas pendidik yang bergelar Konselor. Dengan demikian kurikulum yang dikembangkan perlu mengefektifkan tenaga pendidik tersebut di sekolah/ madrasah (yaitu guru, guru BK atau Konselor). Hal ini telah dengan sangat bijak dikemukakan pada PP No. 74/ 2008 tentang Guru yang sekaligus mencantumkan keberadaan guru, guru BK atau Konselor. Guru BK secara eksplisit dicantumkan karena kondisi sekarang memang jumlah Konselor (tamatan program PPK) belum memadai, sehingga untuk penyelenggara BK masih kebanyakan ditugaskan kepada guru (yang selanjutnya disebut guru BK).

Keberadaan Konselor disebutkan secara eksplisit dalam PP tersebut mengacu kepada kondisi ke depan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 20/ 2003 yaitu bahwa pendidik profesional penyelenggara pelayanan BK adalah Konselor. Sesuai dengan landasan operasional dan amanat UU serta PP di atas jelaslah bahwa pelayanan BK seharusnyalah diselenggarakan di sekolah/ madrasah seiring dengan diberlakukannya kurikulum pada satuan pendidikan tersebut. Dalam hal ini penyelenggara BK untuk sementara ini sebagian terbesar oleh guru BK, sedangkan ke depan oleh Konselor yang mana sebagian dari mereka memang telah bertugas pada satuan-satuan pendidikan yang dimaksud. Dalam kaitannya dengan pengembangan Kurikulum 2013 yang direncanakan akan segera diberlakukan, pelayanan BK yang dimaksud akan memperkuat kurikulum baru itu; oleh karenanya keberadaan pelayanan BK tersebut perlu mendapat tempat dan arahan operasional yang eksplisit jelas dan terukur. Hal ini semua diperlukan untuk menyukseskan kurikulum baru yang dimaksud dalam pengembangan potensi peserta didik secara optimal, sesuai dengan fokus pengembangan upaya pendidikan yaitu dikuasainya oleh peserta didik kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang berguna bagi peserta didik, masyarakat, bangsa dan Negara (Pasal 1 Butir 1 UU No. 20/2003) Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sumber :

Prof. Dr. Prayitno, M.Sc, Ed, Sumatera barat, 3 Dec 2012Dewan Pembina ABKIN

http://kajianpsikologi.guru-indonesia.ne

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s